Dalam rangka mendukung salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Keberatan dan Banding yaitu penyelesaian sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang terkait dengan sengketa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan ini dipandang perlu untuk menambah ketentuan baru pada butir 4 yaitu butir 4.c. pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.07/2007 Tanggal 8 Oktober 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

“4.c.

Terkait dengan sidang banding atau gugatan PBB, dalam hal diperlukan Direktur Keberatan dan Banding dapat meminta Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Fungsional Penilai PBB atau Petugas penilai untuk:

 

4.c.1.

memberikan penjelasan pada persidangan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

 

4.c.2. 

memberikan penjelasan pada pegawai Direktorat Keberatan dan Banding yang ditugaskan untuk menghadiri sidang; dan/atau

 

4.c.3.

melakukan penelitian lapangan terkait dengan pokok sengketa yang diajukan banding dan gugatan oleh Wajib Pajak".

 

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION