Lainnya

Cari Peraturan Pajak Pusat

Lainnya

NO	Lainnya
1	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI Lainnya Berlaku 18 Desember 2003
2	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI Lainnya Berlaku 23 Juli 1996
3	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI Lainnya Berlaku 23 Juli 1996
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Lainnya Berlaku 14 Agustus 2020
5	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2020 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA Lainnya Berlaku
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Lainnya Berlaku
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Lainnya Berlaku
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TAHUN 2007 PERSEROAN TERBATAS Lainnya Berlaku
9	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Lainnya Berlaku
10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lainnya Berlaku
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2012 PENDIDIKAN TINGGI Lainnya Berlaku
12	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Lainnya Berlaku
13	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 JASA AKUNTAN PUBLIK Lainnya Berlaku
14	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM Lainnya Berlaku
15	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH Lainnya Berlaku
16	Peraturan Pemerintah Nomor 49 TAHUN 2020 PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lainnya Berlaku
17	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK Lainnya Berlaku
18	Peraturan Pemerintah Nomor 71 TAHUN 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lainnya Berlaku
19	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Lainnya Berlaku
20	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 TAHUN 2021 IMBAL BELI UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH ASAL IMPOR Lainnya Berlaku
21	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2012 PENDIDIKAN TINGGI Lainnya Berlaku
22	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2002 PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
23	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA Lainnya Berlaku
24	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH Lainnya Berlaku
25	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB Lainnya Berlaku
26	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA Lainnya Berlaku
27	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 IMPLEMENTASI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DAN BUSINESS INTELLIGENCE Lainnya Berlaku
28	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Lainnya Berlaku
29	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM Lainnya Berlaku
30	Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2020 LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI Lainnya Berlaku
31	Peraturan Pemerintah Nomor 64 TAHUN 2021 BADAN BANK TANAH Lainnya Berlaku
32	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO Lainnya Berlaku
33	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM Lainnya Berlaku
34	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 2020 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Lainnya Berlaku
35	Peraturan Pemerintah Nomor 58 TAHUN 2020 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Lainnya Berlaku
36	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 TAHUN 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lainnya Berlaku
37	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 IMPLEMENTASI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DALAM KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lainnya Berlaku
38	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT Lainnya Berlaku
39	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 TAHUN 2011 AKUNTAN PUBLIK Lainnya Berlaku
40	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 AKUNTAN BEREGISTER NEGARA Lainnya Berlaku
41	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Lainnya Berlaku
42	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TAHUN 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lainnya Berlaku
43	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Lainnya Berlaku
44	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 218/PJ/2003 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA Lainnya Berlaku
45	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2012 TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
46	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.07/2009 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ.07/2007 TENTANG PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
47	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.07/2007 PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
48	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ/2004 PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lainnya Berlaku
49	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
50	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku
51	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.01/2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN KETENTUAN LAIN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN PAJAK Lainnya Berlaku