Dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan Harga Transfer dan penentuan Harga Transfer dimuka sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama Periode APA serta Roll-back (Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Sumber: PMK Nomor 22/PMK.03/2020

Setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Sumber: DDTC

Negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B (Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Sumber: PMK Nomor 22/PMK.03/2020

Untuk kepentingan kredit pajak PPh, negara sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;

Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

(Pasal 24 ayat (3) UU PPh)

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

Istilah yang lazim digunakan dalam ketentuan PPN untuk menunjukkan daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 80).

Sumber: DDTC

Segala sesuatu yang menjadi pertimbangan dilakukannya penyerahan tersebut, baik berupa uang, barang, atau pemberian suatu fasilitas atau kenikmatan, sepanjang terdapat hubungan langsung antara nilai tersebut dengan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan. (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 52).

Sumber: DDTC

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir (Pasal 1 angka 26 UU PPN).

Sumber: UU Nomor 42 Tahun 2009

Semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia (Pasal 1 KMK Nomor 634/KMK.04/1994).

Sumber: KMK Nomor 634/KMK.04/1994

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 20 UU PPN).

Sumber: UU Nomor 42 Tahun 2009

Nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya

Sumber: DDTC

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 1 angka 40 UU PDRD).

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009

Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Sumber: PMK Nomor 186/PMK.03/2019

Suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

Sumber: UU Nomor 12 Tahun 1985

Yang dimaksud dengan "nilai klaim pajak" adalah nilai uang yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memuat antara lain nilai pokok pajak yang masih harus dibayar, sanksi administratif, dan biaya penagihan yang dikenakan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

Nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan (Pasal 1 angka 9 PP Nomor 51 Tahun 2008).

Sumber: PP Nomor 51 Tahun 2008

Nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 75/PMK.03/2010).

Sumber: PMK Nomor 75/PMK.03/2010

Nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorem (persentase).

Sumber: DDTC

Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut (Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Sumber: PMK Nomor 186/PMK.03/2019

Nilai yang timbul dari penerapan metode pengkreditan pajak masukan (VAT Input) terhadap pajak keluaran (VAT output) yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut PPN yang harus disetorkan ke kas negara (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 16).

Sumber: DDTC

Orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (legal owner) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018).

Sumber: Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (Pasal 1 angka 26 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020)

Sumber: Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020

Nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan (Pasal 1 angka 14 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014

Nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM) (Pasal 1 angka 24 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

Sumber: DDTC

Nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak.

Sumber: DDTC

Nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi (Pasal 1 angka 22 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014

Nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sumber: PMK Nomor 18/PMK.03/2021

Nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi (Pasal 1 angka 23 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014

Dalam konteks pajak internasional, istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Pasal 24 OECD Model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik. Diskriminasi dalam konteks Pasal 24 OECD Model dapat diartikan sebagai: (i) perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama (dapat diperbandingkan); atau (ii) perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama (dapat diperbandingkan). Tujuan diadakannya Pasal 24 OECD Model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil. Hal ini berbeda dengan pasal-pasal lain dalam P3B yang umumnya diadakan untuk menghindari pajak berganda.

Sumber: DDTC

Pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sumber: DDTC